Kisi-Kisi IPS

1. Dumping: Kebijakan perdagangan internasional yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri.

2. Politik Dagang Bebas: Kebijakan di mana pemerintah memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor tanpa adanya hambatan seperti tarif atau kuota yang memberatkan.

3. Subsidi: Bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar biaya produksi menjadi lebih rendah, sehingga harga barang lokal dapat bersaing dengan barang impor.

4. Isi Trilogi Pembangunan: (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

5. Devisa: Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan valuta asing. Alat Pembangunan: Devisa digunakan untuk membiayai impor barang modal guna mendukung pembangunan nasional. Mata uang asing: Valuta asing yang digunakan untuk transaksi internasional.

6. Nama lain Demokrasi Liberal: Masa Demokrasi Parlementer.

7. Tugas Bappenas: (1) Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, (2) Menyusun rencana tahunan nasional dan daerah, (3) Mengawasi pelaksanaan pembangunan, (4) Menyiapkan mandataris untuk MPRS.

8. Pengertian Perdagangan Internasional: Kegiatan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

9. Upaya Pemerintah mendukung ekspor: Memberikan kemudahan kredit bagi eksportir, menyederhanakan prosedur ekspor, memberikan premi atau subsidi, serta melakukan promosi dagang ke luar negeri.

10. Cara Pembayaran Ekspor-Impor:

    • Cash in Advance: Importir membayar di muka (sebelum barang dikirim).

    • Open Account: Pembayaran dilakukan kemudian setelah barang diterima importir.

11. Kondisi yang memperparah krisis keuangan 1997: Lemahnya sistem perbankan dan besarnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pemerintahan.

12. Hambatan perdagangan internasional: Penetapan tarif/bea masuk yang tinggi, adanya kuota (pembatasan jumlah), larangan impor, serta perbedaan mata uang antarnegara.

13. Uang kertas yang dikeluarkan PEMRI: Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) yang dikeluarkan pada Oktober 1946.

14. 2 Masalah masa Demokrasi Liberal: (1) Masalah jangka pendek: tingginya jumlah uang beredar dan kenaikan biaya hidup, (2) Masalah jangka panjang: pertambahan penduduk yang tinggi dan rendahnya kualitas hidup.

15. Tujuan Larangan Impor: Melindungi industri dan produsen dalam negeri agar pasar lokal tidak dikuasai oleh barang-barang dari luar negeri.

16. Gunting Sjafruddin: Kebijakan memotong nilai uang kertas pecahan Rp5,00 ke atas menjadi setengah nilainya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

17. Kebijakan Ekonomi Presiden SBY: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan anggaran pendidikan, dan pelunasan utang kepada IMF.

18. Tuntutan Gerakan Reformasi: Mengadili Soeharto dan kroninya, melakukan amandemen UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan otonomi daerah yang luas.

19. Sistem Etatisme: Sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memiliki kendali pusat dan dominasi penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi negara.

20. Hubungan Perdagangan Internasional dan Kesempatan Kerja: Peningkatan ekspor mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kisi2 IPS revision