Kisi2 IPS revision

1. Dumping

Kebijakan perdagangan internasional di mana pemerintah atau perusahaan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri.

• Tujuan: Merebut pangsa pasar luar negeri dan menghabiskan stok sisa produksi.

2. Politik Dagang Bebas

Kebijakan di mana pemerintah memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor dengan menghapus hambatan perdagangan.

• Dampak: Aliran barang antarnegara menjadi lebih lancar tanpa beban tarif bea masuk yang tinggi atau kuota.

3. Subsidi

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri (bisa berupa uang atau fasilitas).

• Tujuan: Agar biaya produksi lokal menjadi lebih murah sehingga harga jual barang dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor.

4. Isi Trilogi Pembangunan

Tiga landasan utama pembangunan pada masa Orde Baru:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

5. Devisa

Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan valuta asing.

• Alat Pembangunan: Digunakan untuk membiayai impor barang modal (mesin/bahan baku) demi kelancaran pembangunan nasional.

• Valuta Asing: Mata uang asing (seperti USD) yang digunakan sebagai alat bayar sah dalam perdagangan luar negeri.

6. Nama Lain Demokrasi Liberal

Masa ini dikenal juga dengan sebutan Masa Demokrasi Parlementer, ditandai dengan kekuasaan besar di tangan parlemen dan sering bergantinya kabinet.

7. Tugas Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM), serta mengawasi pelaksanaannya agar terintegrasi.

8. Pengertian Perdagangan Internasional

Proses pertukaran barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama untuk mencapai keuntungan (profit).

9. Upaya Pemerintah Mendukung Ekspor

Pemerintah melakukan diversifikasi ekspor (menambah variasi barang), pemberian premi/subsidi kepada eksportir, penyederhanaan prosedur birokrasi, dan melakukan promosi dagang di pameran internasional.

10. Metode Pembayaran Ekspor-Impor

• Advance Payment (Cash in Advance): Importir membayar penuh sebelum barang dikirim. Sangat aman bagi eksportir, namun berisiko bagi importir.

• Open Account: Kebalikan dari Advance Payment; barang dikirim dulu, pembayaran dilakukan setelah barang sampai atau sesuai jangka waktu tertentu.

• Letter of Credit (L/C): Jaminan bank bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir setelah dokumen pengiriman divalidasi. Ini adalah metode paling aman bagi kedua pihak.

11. Kondisi Krisis Keuangan 1997

Krisis ini diperparah oleh kondisi internal Indonesia yang penuh dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta lemahnya sistem perbankan nasional.

12. Hambatan Perdagangan Internasional

Beberapa faktor penghambat meliputi: penetapan tarif bea masuk yang tinggi, kuota (pembatasan jumlah barang), larangan impor untuk produk tertentu, dan perbedaan nilai mata uang.

13. Mata Uang Kertas Awal RI

Dua jenis uang yang beredar di awal kemerdekaan adalah:

1. ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).

2. Uang De Javasche Bank (setelah dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia).

14. Dua Masalah Demokrasi Liberal

1. Masalah Jangka Pendek: Defisit anggaran belanja negara yang besar dan tingginya jumlah uang yang beredar (inflasi).

2. Masalah Jangka Panjang: Pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

15. Tujuan Larangan Impor

Melindungi industri dan produsen dalam negeri dari serbuan barang asing yang lebih murah agar pasar domestik tetap stabil dan mandiri.

16. Gunting Sjafruddin (1950)

Kebijakan moneter memotong nilai uang kertas pecahan Rp5,00 ke atas menjadi dua bagian secara fisik.

• Tujuan: Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengatasi inflasi parah pascakemerdekaan.

17. Kebijakan Ekonomi Presiden SBY

Beberapa kebijakan penting meliputi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli rakyat, peningkatan anggaran pendidikan, dan pelunasan utang Indonesia kepada IMF.

18. Tuntutan Gerakan Reformasi (1998)

Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut: adili Soeharto, amandemen UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya.

19. Sistem Etatisme

Sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memiliki kendali pusat dan dominasi penuh terhadap seluruh aspek kegiatan ekonomi, sehingga peran swasta sangat terbatas.

20. Hubungan Perdagangan Internasional & Kesempatan Kerja

Kegiatan ekspor yang meningkat akan memicu kenaikan produksi industri dalam negeri. Peningkatan produksi ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.